[Pelajar, Rakyat dan Buruh di Jember Lakukan Aksi Tolak Omnibus Law]

Jember, Plantarumonline.com – Kamis (19/3) tak kurang dari seratus orang yang berasal dari Aliansi Jember Tolak Omnibus Law melangsungkan aksi demonstrasi terkait adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Sapu Jagat atau yang dikenal dengan Omnibus Law.

Aliansi Jember Tolak Omnibus Law ini berasal dari 14 organisasi berbeda yakni Satuan Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Jember, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jember, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember, Women’s March Jember (WMJ), Kader Hijau Muhammadiyah (KHM), Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Gerakan dari Kata (GEDRIK), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember (BEM UNMUH), Aliansi Perpus Jalanan Jember,  Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN) Jember, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Imparsial dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)  Jember.

Massa demonstrasi berkumpul di tiga titik berbeda yakni KPRI Unej di Jl. Sumatera, Bundaran Double Way Universitas Jember, serta Bundaran Bangka. Pukul 09.00 WIB , massa di tiga titik kumpul mulai bergerak menjadi satu di Bundaran DPRD Kabupaten Jember. Massa di Jl. Jawa melangsungkan konvoi sepeda motor yang juga diikuti oleh 2 mobil bak dengan sound dan pengeras suara untuk panggung orasi.

Setelah itu secara bergantian, perwakilan massa dari Aliansi Jember Tolak Omnibus Law menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan berorasi. Tiga poin penting yang menjadi tuntutan massa aksi kepada DPRD Kabupaten Jember ialah memberikan sikap tertulis dan lisan menolak RUU Cipta Kerja, melakukan langkah strategis dan politis agar pembahasan RUU Cipta Kerja digagalkan, serta melakukan intervensi dan langkah koordinatif terhadap kesehatan di tengah pandemik Covid-19.

Aksi ini dilatar belakangi oleh ketakutan masyarakat akibat adanya RUU Cipta Kerja yang seharusnya  menyederhanakan regulasi tetapi malah justru memberikan obesitas peraturan. Adanya pembukaan ruang selebar-lebarnya terhadap pembentukan peraturan pemerintah yang kemudian menjadikan pemerintah sebagai lembaga superior dalam pembentukan aturan. “Memang ada berapa hal dari isi pasal-pasal di RUU tersebut dan itu bermasalah, dan sangat tidak pro terhadap rakyat, utamanya terhadap pekerja Indonesia,” ujar Hanif selaku perwakilan KAMMI Jember.

Alif selaku koordinator lapangan (korlap) 2 dan perwakilan FNKSDA juga menekankan bagaimana pihak legislatif bisa mengawal pihak eksekutif untuk memperhatikan kesejahteraan buruh dengan menggagalkan omnibus law. Ia berpendapat setiap pasal yang ada di omnibus law ini tidak ada yang meringankan, bahkan setiap pasalnya memberatkan. “Persoalan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pendidikan, investasi, bagi kami semuanya memberatkan,” tuturnya.

M. Yayan sebagai perwakilan dari BEM UNMUH mengatakan bahwa pihaknya turut serta dalam aksi ini dengan tuntutan terbesar terhadap keberlangsungan ekologis dan dampak lingkungan yang akan terjadi ketika RUU Omnibus Law disahkan nantinya. “Sebenarnya kita toothfine-nya lebih ke dampak lingkungannya, tentang status AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang dikesampingkan, terus para pelanggar ekologis, terus lebih mengedepankannya investasi,” ucap Yayan.

Sebelum aksi ini dilakukan, sebenarnya ada himbauan dari pihak Kepolisian Resor (Polres) untuk penundaan aksi hingga 29 Maret 2020, setelah surat edaran pencegahan Covid-19 selesai. Ketua SARBUMUSI, Umar Faruq yang juga selaku korlap 1 tetap bersikukuh untuk melangsungkan aksi dengan alasan ingin mempercepat situasi ini. Ia mengatakan, “Yang terpenting target, bahwasanya tanda tangan pakta integritas atas apa yang kita suarakan hari ini bisa terpenuhi.”

Perwakilan DPRD Kabupaten Jember kemudian ikut naik ke panggung orasi dan menyatakan menerima tiga tuntutan massa aksi dengan penandatanganan pakta integritas. Setelah itu, beberapa perwakilan dari massa aksi menyaksikan secara langsung pengiriman file pakta integritas langsung ke DPR pusat. Andi Saputra selaku ketua umum PC IMM Jember berharap DPR tidak hanya sekedar retorika saja menyikapi warga Jember menolak omnibus law.

Aksi ini tidak hanya berakhir pada pagi ini saja, Alif mengatakan beberapa elemen dari masyarakat Jember juga akan berangkat ke Surabaya untuk ikut bergabung dengan Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur.[]

Penulis: Ahlan Anwari

Fotografer: Ahlan Anwari

Reporter: Ahlan Anwari dan M. Gazza Daffa Viali

Editor : Erlita Diah Salsahbila dan Faza Azkiya R